BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI: KERANCUAN TANGGUNG JAWAB DAN KRISIS KEPERCAYAAN

Abstract

Secara ideal birokrasi dalam negara demokrasi digagas dan diterima sebagai penghubung antara negara (the state) dengan masyarakat warga (The civil society), tipologi ideal tidaklah secara mudah dapat diamati sebab terjadi tarik ulur kepentingan dengan negara yaitu antara kekuatan dan kelompok kepentingan dalam masyarakat dan antara kekuatan masyarakat dengan elit politik. Bila birokrasi berhasil mengembangkan kepentingan dan kekuasaan tersendiri, maka birokrasi semakin menguat dan terkesan sulit untuk diterobos oleh tindak pengawasan baik oleh lembaga perwakilan maupun masyarakat dan ketiadaan pengawasan akan melahirkan sistem politik menjadi kurang seimbangan dan penyelewengan sistem politik menjadi kurang seimbang dan penyelewengan niscaya terjadi dan kecongkakan birokrasi semakin menjadi. Secara teoritis kecenderungan birokrasi sebagai kelompok kepentingan tersendiri tentu akan melahirkan pola pertikaian baik antara warga dengan warga maupun antara negara dengan warga yang sudah barang tentu akan melahirkan krisis kepercayaan yang menjadi tolak ukur keserasian hubungan negara warga, sehingga birokrasi terkesan menjadi mesin politik tak terkendali yang cenderung patologis dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri.