Orang Suku Laut dalam Tata Kelola Pesisir: Suku Laut di Kepulauan Riau

Abstract

Pembangunan pesisir dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Asia Tenggara semakin berfokus pada penguatan ekonomi maritim melalui pariwisata, konservasi laut, industrialisasi pesisir, dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PSN). Namun, implementasi pembangunan berkelanjutan terkadang gagal mempertimbangkan keadilan sosial bagi komunitas adat, khususnya Orang Suku Laut (OSL) di Kepulauan Riau. Sebagai kelompok yang memiliki ikatan historis, sosiologis, dan budaya dengan laut, Orang Suku Laut (OSL) menghadapi tekanan akibat perubahan tata kelola pesisir. Salah satu perkembangan tersebut adalah proyek PSN, yang telah menyebabkan pemindahan pemukiman, pembatasan akses ke wilayah laut, dan gangguan terhadap mata pencaharian komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan pesisir yang memengaruhi akses Orang Suku Laut (OSL) terhadap ruang hidup dan sumber daya mereka, serta partisipasi mereka dalam tata kelola pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini menyoroti adanya pembatasan akses ke wilayah laut akibat proyek-proyek pembangunan, marjinalisasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola pesisir. Kondisi-kondisi tersebut memperparah kerentanan sosial-ekonomi dan mengancam keberlanjutan identitas budaya Orang Suku Laut (OSL).