Proyek Strategis Nasional dan Konflik Agraria di Pulau Rempang: Kekerasan Negara, dan Kualitas Demokrasi Indonesia

Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik agraria, depolitisasi partisipasi publik, dan pelemahan demokrasi substantif dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang melalui perspektif infrastructural power dan resentralisasi, teori kekerasan negara dan konflik agraria, serta teori demokrasi partisipatif dan partisipasi simbolik. Pelaksanaan PSN Rempang memperlihatkan relasi sosial yang timpang antara negara, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan kepentingan investasi, terutama dalam konfigurasi kewenangan, proses pengambilan keputusan, reduksi partisipasi publik, serta lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan ketegangan antara percepatan pembangunan, keadilan agraria, perlindungan hak warga negara, dan kualitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kuatnya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang tidak diimbangi dengan persiapan sosial dan administratif yang memadai mendorong sentralisasi pengambilan keputusan, memperlemah ruang partisipasi warga, dan mendepolitisasi konflik agraria dengan memosisikan aspirasi masyarakat sebagai gangguan terhadap pembangunan, bukan sebagai bagian dari proses demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, laporan lembaga pengawas, dan pemberitaan media selama periode 2023–2025.