Proyek Strategis Nasional dan Pola Penundukan Negara terhadap Masyarakat Lokal

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang konflik agraria dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui perspektif sosiologi politik dengan fokus pada pola penundukan negara dan resistensi masyarakat lokal. Konflik ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu negara, korporasi, dan masyarakat, serta mencerminkan ketimpangan struktural dalam penguasaan dan akses terhadap sumber daya agraria. Konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun eskalasi kekerasannya. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi, dengan luas wilayah terdampak mencapai 914.547 hektare dan melibatkan 123.612 keluarga di 428 desa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Konflik juga diikuti lonjakan 32% kasus kekerasan, kriminalisasi, dan penganiayaan terhadap petani serta masyarakat adat. Sepanjang 2025 tercatat 404 orang dikriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan 1 orang meninggal dunia. Penelitian ini menemukan bahwa negara menggunakan empat pola penundukan terhadap masyarakat, yaitu force power, manipulation, persuasive, dan authority untuk mendukung implementasi PSN. Di sisi lain, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk resistensi melalui konsolidasi komunitas, pembentukan organisasi petani, okupasi lahan, penggunaan jalur hukum, serta pembangunan jaringan solidaritas. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik agraria dalam PSN bukan sekadar perebutan tanah, melainkan perjuangan memperoleh keadilan, pengakuan hak, dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang didukung data sekunder dari hasil penelitian, literatur ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta berbagai sumber media yang relevan dengan pembangunan PSN dan konflik agraria antara tahun 2024-2026. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka teori kekuasaan Dennis H. Wrong.