KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL YANG “TUTUP MATA”? KASUS KOMUNITAS ADAT DI PINGGIR HUTAN EGON ILINMEDO, KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR

Abstract

Tulisan ini mengkaji pelaksanaan devolusi sumber daya alam sebagai sebuah proses yang tidak netral, sebaliknya sangat dikontestasikan dan bersifat politis. Penetapan skema tertentu dalam kebijakan Perhutanan Sosial secara jelas menggambarkan kontestasi semacam ini. Hal ini diperlihatkan melalui penetapan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada sebuah komunitas adat di pinggir hutan Egon Ilinmedo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Mengadopsi perspektif Sosiologi Pengetahuan, tulisan ini berargumen bahwa penetapan skema HKm ini adalah fenomena kebijakan yang bersifat “tutup mata” (policy blindness), dalam pengertian ia mengabaikan dan, dengan begitu, mengingkari identitas sosial-budaya, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan aspirasi komunitas adat bersangkutan. Hasil penelitian menemukan bahwa fenomena semacam ini mempunyai akar yang mendalam pada bias persepsi elite dan distorsi realitas oleh elite yang terjadi karena kombinasi beberapa faktor sebagai berikut: sejarah panjang kontestasi etnis di Kabupaten Sikka, pandangan dan perlakuan Gereja Katolik terhadap komunitas tradisional dan sistem sosial-ekologisnya, dan pandangan elite nasional yang cenderung alergi atau sebaliknya romantis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur dan studi lapang selama Desember 2022-Maret 2023. Data lapangan dihimpun melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terfokus.